Langsung ke konten utama

DJP Bersama Kemenkeu, DJBC, DJKN, DJPb dan Pemprov Banten Gelar Rapat ALCo, Bahas Kinerja Penerimaan Pajak

Kota Serang, Kabarutamanews.com – Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Banten bersama dengan Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Banten, Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Banten, Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Banten, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharan (DJPb) Banten, dan Pemerintah Provinsi Banten menggelar Rapat Assets and Liability Committee (ALCo) yang dirangkaikan dengan kegiatan Focus Group Discussion tentang Assets and Liabilities Committee (ALCo) Regional, Cash Planning Information Network (CPIN) Regional, Penajaman KFR, dan Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara (FKPKN).

Kegiatan ini juga dimeriahkan dengan bazar UMKM, gelar pangan murah bagi masyarakat yang disponsori oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, dan layanan konsultasi perpajakan, bea cukai, dan lelang negara. Kegiatan ini digelar di halaman Kantor Wilayah DJPb Provinsi Banten di Jalan KH. Abdul Fatah Hasan Nomor 33, Sumurpecung, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten.

Kegiatan resmi dibuka oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Banten Virgojanti dengan didampingi oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti, Kakanwil DJKN Banten Nuning Sri Rejeki Wulandari, Kakanwil DJBC Banten Rahmat Subagio, dan Kakanwil DJPb Banten yang sekaligus menjabat sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Banten Sugiyarto.

Pada Rapat ALCo Regional kali ini, disampaikan tentang highlight dan amplifikasi hasil rapat ALCo Pusat, pemaparan oleh local expert terkait local economic development, penyampaian informasi kinerja APBN dan APBD oleh kanwil-kanwil di lingkungan Kementerian Keuangan Provinsi Banten, serta tanggapan dari Direktur Pengelolaan Kas Negara Noor Faisal Achmad dan Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Titik Anas.

“Berdasarkan berbagai macam estimasi dari lembaga internasional, diperkirakan ekonomi global tumbuh positif, dan diperkirakan tahun depan akan lebih baik daripada tahun ini. Demikian juga inflasi mengalami penurunan karena sudah termoderasi pada tahun ini. Kondisi perkonomian Indonesia lebih baik dibandingkan negara-negara lain, sehingga menimbulkan kepercayaan investor dan para pelaku ekonomi,” papar Titik.

Rapat ALCo kali ini juga membahas tentang kinerja penerimaan pajak sampai dengan Mei 2023. Sektor dominan penerimaan pajak di Banten adalah Industri pengolahan, perdagangan besar/eceran, konstruksi, dan real estate. Sedangkan yang menjadi fokus potensi penerimaan sektor perpajakan dilakukan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi atas Wajib Pajak Strategis dan Kewilayahan.

Target penerimaan pajak tahun 2023 adalah sebesar 67,452 triliun dengan capaian sebesar 28,92 triliun dan tingkat pertumbuhan 2,78%. Adapun kontribusi penerimaan terbesar berasal dari wilayah Tangerang Raya. Jenis pajak yang mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan adalah PPh Orang Pribadi (32,84%)i, PPN dalam negeri (11,96%), dan PPh Pasal 21 (10,69%).

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Lima Kepala Desa/Lurah dari Banten Lolos Peacemaker Justice Award 2025

SERANG, Kabarutamanews.com – Kepala Desa dan Lurah memiliki peran penting sebagai tokoh yang dekat dengan masyarakat, tidak hanya dalam pelayanan publik, tetapi juga dalam menjaga ketentraman dan ketertiban, menyelesaikan perselisihan, serta mendorong pemberdayaan masyarakat. Peran ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Untuk mengapresiasi peran tersebut, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) kembali menyelenggarakan Peacemaker Justice Award (PJA) 2025, yang sebelumnya dikenal dengan Paralegal Justice Award. Ajang ini ditujukan untuk memberikan penghargaan kepada Kepala Desa/Lurah yang berperan sebagai Juru Damai dalam penyelesaian sengketa di masyarakat. Melalui PJA, desa/kelurahan diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam meminimalisir permasalahan hukum dengan penyelesaian berbasis kekeluargaan, sekaligus membantu mengurangi beban lembaga penegak hukum serta mengatasi masalah over ka...

Gelar Business Development Services, Pajak Tigaraksa Gandeng UMKM Lokal

Tigaraksa, Kabarutamanews.com - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tigaraksa bekerja sama dengan UMKM Sahabat Pajak (USP) Kabupaten Tangerang dalam kegiatan Business Development Services (BDS) melalui kegiatan Bazar di lingkungan KPP Pratama Tigaraksa untuk dapat meningkatkan penjualan para UMKM Binaan KPP Pratama Tigaraksa. Bazar dibuka secara simbolis oleh Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Tigaraksa Moh. Iqbal Saleh Al Rasyid mewakili Kepala KPP Pratama Tigaraksa Widie Widayani kepada perwakilan USP Kabupaten Tangerang Husni. Selain acara bazar, terdapat pula kegiatan lain seperti sosialisasi hak dan kewajiban perpajakan untuk UMKM yang dibawakan oleh Asisten Penyuluh Pajak Terampil KPP Pratama Tigaraksa Natijatul Muasaroh.  Ketua USP Kabupaten Tangerang Husni juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran panitia BDS KPP Pratama Tigaraksa atas terselenggaranya bazar UMKM di lingkungan KPP Pratama Tigaraksa. Pada stan bazar dihadirkan para UMKM dari seluruh lingk...

Dukung Program BPJS Ketenagakerjaan, Kepala UPT Pasar Kabupaten Serang Harapkan Seluruh Pedagang Terlindungi

SERANG, Kabarutamanews.com - Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Kabupaten Serang, Mahyar Sonjaya mendukung program BPJS Ketenagakerjaan. Hal tersebut dikatakannya pada saat menghadiri kegiatan aktivasi pasar sadar BPJS Ketenagakerjaan di Pasar Ciomas. Selasa, (12/12). "Saya kira kalau untuk manfaatnya, tadi sudah banyak dijelaskan bahwa sangat bermanfaat, apalagi kita telah bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk itu, kami sangat mendukung program BPJS Ketenagakerjaan," katanya. Apalagi, lanjut Mahyar menyatakan bahwa dirinya ingin seluruh pedagang di pasar dapat terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan. "Dan kami UPT Pasar ingin seluruh pedagang terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan ini. Makanya kita harus sering-sering melakukan sosialisasi agar mereka mengerti," imbuhnya. "Dan kalo pedagang seluruhnya sudah terlindungi, kita harapkan para pembeli di pasar ini juga terlindungi. Karena kalo kita lihat dari manfaatnya saya kira program ini perl...