Langsung ke konten utama

Imigrasi Tanjung Balai Karimun Tindaklanjuti Instruksi Kantor Pusat Terkait Percepatan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025

 

Karimun, Kabarutamanews.com - Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun gelar rapat Pejabat Manajerial terkait tindak lanjut percepatan pelaksanaan anggaran satuan kerja keimigrasian tahun anggaran 2025. 

Rapat konsolidasi internal tersebut dilaksanakan di Aula Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun dan dipimpin langsung Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun, Dwi Avandho Farid, Rabu, 05 November 2025.

Hadir dalam rapat tersebut seluruh Pejabat Manajerial Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun.

Saat ditemui usai rapat, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun, Dwi Avandho Farid mengatakan bahwa rapat tersebut merupakan tindak lanjut percepatan pelaksanaan anggaran satuan kerja keimigrasian tahun anggaran 2025 yang diselenggarakan Bagian Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI beberapa waktu lalu.

"Hari ini kami melaksanakan rapat terkait pembahasan mengenai percepatan pelaksanaan anggaran satuan kerja keimigrasian tahun anggaran 2025," kata Farid.

"Rapat hari ini merupakan tindak lanjut atas petunjuk dan arahan yang disampakan Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi, Bapak Sandi Andaryadi dan Kepala Bagian Keuangan-Setditjenim, Bapak Eri Wibowo mengenai pembahasan percepatan pelaksanaan anggaran pasca penetapan ABT PNBP TA 2025 yang diselenggarakan oleh Bagian Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI," tambahnya.

Farid menegaskan bahwa jajaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun akan menindaklanjuti instruksi dan arahan Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kepala Bagian Keuangan dalam rapat yang dilaksanakan secara virtual tersebut.

"Hasil rapat hari ini, saya telah sampaikan kepada para pejabat manajerial Kantor Imigrasi Tanjung Balai Karimun agar segera melakukan percepatan pelaksanaan anggaran satuan kerja keimigrasian tahun anggaran 2025, dikarenakan waktu yang tersedia hanya tinggal satu setengah bulan lagi," ujarnya.

"Kami pastikan, bahwa Kantor Imigrasi Tanjung Balai Karimun akan segera merealisasikan anggaran pada tahun 2025, secara terstruktur dan sistematis serta optimal, dengan menyampaikan laporan update realisasinya setiap minggu kepada Pimpinan di Direktorat Jenderal Imigrasi," tutupnya.

Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Gelar Business Development Services, Pajak Tigaraksa Gandeng UMKM Lokal

Tigaraksa, Kabarutamanews.com - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tigaraksa bekerja sama dengan UMKM Sahabat Pajak (USP) Kabupaten Tangerang dalam kegiatan Business Development Services (BDS) melalui kegiatan Bazar di lingkungan KPP Pratama Tigaraksa untuk dapat meningkatkan penjualan para UMKM Binaan KPP Pratama Tigaraksa. Bazar dibuka secara simbolis oleh Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Tigaraksa Moh. Iqbal Saleh Al Rasyid mewakili Kepala KPP Pratama Tigaraksa Widie Widayani kepada perwakilan USP Kabupaten Tangerang Husni. Selain acara bazar, terdapat pula kegiatan lain seperti sosialisasi hak dan kewajiban perpajakan untuk UMKM yang dibawakan oleh Asisten Penyuluh Pajak Terampil KPP Pratama Tigaraksa Natijatul Muasaroh.  Ketua USP Kabupaten Tangerang Husni juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran panitia BDS KPP Pratama Tigaraksa atas terselenggaranya bazar UMKM di lingkungan KPP Pratama Tigaraksa. Pada stan bazar dihadirkan para UMKM dari seluruh lingk...
Posting Komentar
Read more »

Lima Kepala Desa/Lurah dari Banten Lolos Peacemaker Justice Award 2025

SERANG, Kabarutamanews.com – Kepala Desa dan Lurah memiliki peran penting sebagai tokoh yang dekat dengan masyarakat, tidak hanya dalam pelayanan publik, tetapi juga dalam menjaga ketentraman dan ketertiban, menyelesaikan perselisihan, serta mendorong pemberdayaan masyarakat. Peran ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Untuk mengapresiasi peran tersebut, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) kembali menyelenggarakan Peacemaker Justice Award (PJA) 2025, yang sebelumnya dikenal dengan Paralegal Justice Award. Ajang ini ditujukan untuk memberikan penghargaan kepada Kepala Desa/Lurah yang berperan sebagai Juru Damai dalam penyelesaian sengketa di masyarakat. Melalui PJA, desa/kelurahan diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam meminimalisir permasalahan hukum dengan penyelesaian berbasis kekeluargaan, sekaligus membantu mengurangi beban lembaga penegak hukum serta mengatasi masalah over ka...
Posting Komentar
Read more »

Dukung Program BPJS Ketenagakerjaan, Kepala UPT Pasar Kabupaten Serang Harapkan Seluruh Pedagang Terlindungi

SERANG, Kabarutamanews.com - Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Kabupaten Serang, Mahyar Sonjaya mendukung program BPJS Ketenagakerjaan. Hal tersebut dikatakannya pada saat menghadiri kegiatan aktivasi pasar sadar BPJS Ketenagakerjaan di Pasar Ciomas. Selasa, (12/12). "Saya kira kalau untuk manfaatnya, tadi sudah banyak dijelaskan bahwa sangat bermanfaat, apalagi kita telah bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk itu, kami sangat mendukung program BPJS Ketenagakerjaan," katanya. Apalagi, lanjut Mahyar menyatakan bahwa dirinya ingin seluruh pedagang di pasar dapat terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan. "Dan kami UPT Pasar ingin seluruh pedagang terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan ini. Makanya kita harus sering-sering melakukan sosialisasi agar mereka mengerti," imbuhnya. "Dan kalo pedagang seluruhnya sudah terlindungi, kita harapkan para pembeli di pasar ini juga terlindungi. Karena kalo kita lihat dari manfaatnya saya kira program ini perl...
Posting Komentar
Read more »