Langsung ke konten utama

Kemenkum Banten Torehkan Kinerja Positif, Kakanwil Paparkan di Hadapan Komisi XIII DPR RI

SERANG, Kabarutamanews.com – Dalam kunjungan kerja spesifik Komisi XIII DPR RI terkait pelaksanaan fungsi pengawasan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten menerima kunjungan tersebut pada Kamis (06/11/2025). Kepala Kantor Wilayah Pagar Butar Butar memaparkan tusi, capaian kerja serta Pelayanan Hukum yang diberikan Kemenkum Banten sepanjang tahun 2025. 

Pagar menyampaikan dalam paparannya mengenai strategi utama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten dalam memberikan pelayanan dan kepastian hukum di Wilayah Provinsi Banten. Tercatat, Kanwil Kemenkum Banten telah memfasilitasi pembentukan 50 Produk Hukum Daerah, yang terdiri dari 28 Peraturan Daerah dan 22 Rancangan Peraturan Daerah. 

Selanjutnya, Kakanwil juga memaparkan upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan penyediaan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Kakanwil pun menjelaskan bahwa di Provinsi Banten sudah terbentuk sebesar 99,42%. Dalam hal ini sebanyak 132 Desa/Kelurahan telah dibina dan 80 diantaranya telah ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan sadar hukum. Di sisi lain, Layanan Bantuan Hukum melalui Organisasi Bantuan Hukum sudah menangani 136 perkara, baik Litigasi maupun non-litigasi. 

“Capaian ini adalah buah dari implementasi strategi pelayanan hukum yang terukur, memastikan setiap layanan kami berkontribusi nyata pada kepastian hukum masyarakat Banten,” ujar Pagar Butar Butar.

Paparannya kemudian berlanjut ke sektor Layanan Kekayaan Intelektual (KI) yang menunjukkan peningkatan signifikan. Total permohonan KI yang masuk hingga 5 November 2025 telah mencapai 14.683 permohonan, meliputi Merek, Paten, Desain Industri, dan Hak Cipta. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari layanan KI ini menembus angka impresif Rp18.631.705.000, melampaui target tahunan.

Pagar menegaskan bahwa capaian PNBP KI tersebut menunjukkan tren positif dengan target peningkatan permohonan KI dari tahun lalu yang mencapai 110%. Angka ini mengindikasikan semakin tingginya kesadaran pelaku usaha dan ekonomi kreatif Banten untuk mendaftarkan dan melindungi aset intelektual mereka.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Gelar Business Development Services, Pajak Tigaraksa Gandeng UMKM Lokal

Tigaraksa, Kabarutamanews.com - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tigaraksa bekerja sama dengan UMKM Sahabat Pajak (USP) Kabupaten Tangerang dalam kegiatan Business Development Services (BDS) melalui kegiatan Bazar di lingkungan KPP Pratama Tigaraksa untuk dapat meningkatkan penjualan para UMKM Binaan KPP Pratama Tigaraksa. Bazar dibuka secara simbolis oleh Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Tigaraksa Moh. Iqbal Saleh Al Rasyid mewakili Kepala KPP Pratama Tigaraksa Widie Widayani kepada perwakilan USP Kabupaten Tangerang Husni. Selain acara bazar, terdapat pula kegiatan lain seperti sosialisasi hak dan kewajiban perpajakan untuk UMKM yang dibawakan oleh Asisten Penyuluh Pajak Terampil KPP Pratama Tigaraksa Natijatul Muasaroh.  Ketua USP Kabupaten Tangerang Husni juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran panitia BDS KPP Pratama Tigaraksa atas terselenggaranya bazar UMKM di lingkungan KPP Pratama Tigaraksa. Pada stan bazar dihadirkan para UMKM dari seluruh lingk...

Lima Kepala Desa/Lurah dari Banten Lolos Peacemaker Justice Award 2025

SERANG, Kabarutamanews.com – Kepala Desa dan Lurah memiliki peran penting sebagai tokoh yang dekat dengan masyarakat, tidak hanya dalam pelayanan publik, tetapi juga dalam menjaga ketentraman dan ketertiban, menyelesaikan perselisihan, serta mendorong pemberdayaan masyarakat. Peran ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Untuk mengapresiasi peran tersebut, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) kembali menyelenggarakan Peacemaker Justice Award (PJA) 2025, yang sebelumnya dikenal dengan Paralegal Justice Award. Ajang ini ditujukan untuk memberikan penghargaan kepada Kepala Desa/Lurah yang berperan sebagai Juru Damai dalam penyelesaian sengketa di masyarakat. Melalui PJA, desa/kelurahan diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam meminimalisir permasalahan hukum dengan penyelesaian berbasis kekeluargaan, sekaligus membantu mengurangi beban lembaga penegak hukum serta mengatasi masalah over ka...

Dukung Program BPJS Ketenagakerjaan, Kepala UPT Pasar Kabupaten Serang Harapkan Seluruh Pedagang Terlindungi

SERANG, Kabarutamanews.com - Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Kabupaten Serang, Mahyar Sonjaya mendukung program BPJS Ketenagakerjaan. Hal tersebut dikatakannya pada saat menghadiri kegiatan aktivasi pasar sadar BPJS Ketenagakerjaan di Pasar Ciomas. Selasa, (12/12). "Saya kira kalau untuk manfaatnya, tadi sudah banyak dijelaskan bahwa sangat bermanfaat, apalagi kita telah bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk itu, kami sangat mendukung program BPJS Ketenagakerjaan," katanya. Apalagi, lanjut Mahyar menyatakan bahwa dirinya ingin seluruh pedagang di pasar dapat terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan. "Dan kami UPT Pasar ingin seluruh pedagang terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan ini. Makanya kita harus sering-sering melakukan sosialisasi agar mereka mengerti," imbuhnya. "Dan kalo pedagang seluruhnya sudah terlindungi, kita harapkan para pembeli di pasar ini juga terlindungi. Karena kalo kita lihat dari manfaatnya saya kira program ini perl...