Komisi XIII DPR RI Dorong Kemenkum Banten Maksimalkan PNBP dan Perkuat Pengawasan Notaris

SERANG, Kabarutamanews.com - Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI mengapresiasi capaian realisasi PNBP Kanwil Kemenkum Banten yang mencapai Ratusan miliar rupiah setelah merampungkan Rapat Kerja Spesifik (Kunker Spek), Kamis (06/11/2025).

Dalam kunjungan yang dipimpin Ketua Tim Rinto Subekti, Komisi XIII juga memberikan rekomendasi kunci terkait percepatan digitalisasi AHU Online dan penguatan pengawasan notaris.

Komisi XIII DPR RI memberikan apresiasi tinggi terhadap capaian realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kanwil Kemenkum Banten. Secara keseluruhan, PNBP Administrasi Hukum Umum (AHU) telah mencapai Rp131.119.225.000 atau 72,88% dari target yang ditetapkan

Apresiasi khusus juga diberikan untuk realisasi PNBP Kekayaan Intelektual (KI) yang mencapai Rp18.631.705.000. Capaian ini menunjukkan presentase luar biasa, yakni 110% dari target yang telah ditetapkan Kanwil.

“Kinerja penerimaan negara dari Kanwil Kemenkum Banten sangat positif, Kami mendorong Kanwil untuk terus memaksimalkan potensi PNBP ini demi kepentingan pembangunan nasional dan daerah,” ujarnya.

Dalam upaya peningkatan layanan, Komisi XIII merekomendasikan percepatan peningkatan infrastruktur digital. Hal ini penting untuk mendukung layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Online serta layanan pelaporan fidusia.

Komisi XIII DPR RI juga mengapresiasi kinerja Kanwil dalam pembentukan Pos Bantuan Hukum (POSBANKUM) yang telah mencapai 99,42%. Meskipun demikian, Komisi merekomendasikan agar POSBANKUM tetap fokus menjangkau wilayah rentan permasalahan hukum bagi masyarakat kecil.

Terkait profesi Notaris, Komisi XIII DPR RI merekomendasikan penataan dan penguatan pengawasan serta pembinaan secara berkala. Diperlukan juga audit kepatuhan, pelatihan etika profesi, serta optimalisasi peran Majelis Pengawas Daerah dan Wilayah Notaris.

Terakhir, Komisi XIII DPR RI mendorong Kanwil untuk meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Kementerian Dalam Negeri. Tujuannya adalah memastikan kualitas dan konsistensi setiap Rancangan Peraturan Daerah agar selaras dengan peraturan di tingkat pusat.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Gelar Business Development Services, Pajak Tigaraksa Gandeng UMKM Lokal

Tigaraksa, Kabarutamanews.com - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tigaraksa bekerja sama dengan UMKM Sahabat Pajak (USP) Kabupaten Tangerang dalam kegiatan Business Development Services (BDS) melalui kegiatan Bazar di lingkungan KPP Pratama Tigaraksa untuk dapat meningkatkan penjualan para UMKM Binaan KPP Pratama Tigaraksa. Bazar dibuka secara simbolis oleh Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Tigaraksa Moh. Iqbal Saleh Al Rasyid mewakili Kepala KPP Pratama Tigaraksa Widie Widayani kepada perwakilan USP Kabupaten Tangerang Husni. Selain acara bazar, terdapat pula kegiatan lain seperti sosialisasi hak dan kewajiban perpajakan untuk UMKM yang dibawakan oleh Asisten Penyuluh Pajak Terampil KPP Pratama Tigaraksa Natijatul Muasaroh. Ketua USP Kabupaten Tangerang Husni juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran panitia BDS KPP Pratama Tigaraksa atas terselenggaranya bazar UMKM di lingkungan KPP Pratama Tigaraksa. Pada stan bazar dihadirkan para UMKM dari seluruh lingk...

Lima Kepala Desa/Lurah dari Banten Lolos Peacemaker Justice Award 2025

SERANG, Kabarutamanews.com – Kepala Desa dan Lurah memiliki peran penting sebagai tokoh yang dekat dengan masyarakat, tidak hanya dalam pelayanan publik, tetapi juga dalam menjaga ketentraman dan ketertiban, menyelesaikan perselisihan, serta mendorong pemberdayaan masyarakat. Peran ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Untuk mengapresiasi peran tersebut, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) kembali menyelenggarakan Peacemaker Justice Award (PJA) 2025, yang sebelumnya dikenal dengan Paralegal Justice Award. Ajang ini ditujukan untuk memberikan penghargaan kepada Kepala Desa/Lurah yang berperan sebagai Juru Damai dalam penyelesaian sengketa di masyarakat. Melalui PJA, desa/kelurahan diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam meminimalisir permasalahan hukum dengan penyelesaian berbasis kekeluargaan, sekaligus membantu mengurangi beban lembaga penegak hukum serta mengatasi masalah over ka...

Dukung Program BPJS Ketenagakerjaan, Kepala UPT Pasar Kabupaten Serang Harapkan Seluruh Pedagang Terlindungi

SERANG, Kabarutamanews.com - Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Kabupaten Serang, Mahyar Sonjaya mendukung program BPJS Ketenagakerjaan. Hal tersebut dikatakannya pada saat menghadiri kegiatan aktivasi pasar sadar BPJS Ketenagakerjaan di Pasar Ciomas. Selasa, (12/12). "Saya kira kalau untuk manfaatnya, tadi sudah banyak dijelaskan bahwa sangat bermanfaat, apalagi kita telah bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk itu, kami sangat mendukung program BPJS Ketenagakerjaan," katanya. Apalagi, lanjut Mahyar menyatakan bahwa dirinya ingin seluruh pedagang di pasar dapat terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan. "Dan kami UPT Pasar ingin seluruh pedagang terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan ini. Makanya kita harus sering-sering melakukan sosialisasi agar mereka mengerti," imbuhnya. "Dan kalo pedagang seluruhnya sudah terlindungi, kita harapkan para pembeli di pasar ini juga terlindungi. Karena kalo kita lihat dari manfaatnya saya kira program ini perl...

Kabar Utama News

Cari Blog Ini